Gambar : Kantor Gubernur Sumatera Utara

Struktur Organisasi

Gubernur	M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M
Wakil Gubernur	H. Surya, B.Sc
Sekretaris Daerah (Pj)	Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si
Asisten
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si
Asisten Administrasi Umum	Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA
Staf Ahli Gubernur
Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan	Achmad Fadly, S.Sos, M.SP
Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA	Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP
Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ir. Suherman, M.Si
Sekretariat Daerah
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Harianto Butar-Butar, S.E., M.Si
Biro Kesejahteraan Rakyat	Drs. Juliadi Zurdani Harahap, M.Si
Biro Hukum	Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
Biro Perekonomian	Ir. Poppy Marulita Hutagalung, MT
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si
Biro Administrasi Pembangunan	Ir. Supryanto, MM
Biro Organisasi	Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP
Biro Umum
Biro Administrasi Pimpinan	Ady Putra Parlaungan, S.AP, M.AP
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD	Dr. Zulkifli, S.IP, MM
Inspektorat
Inspektur Daerah	Sulaiman Harahap, SH, M. SP, CGCAE
Badan Daerah
Badan Kepegawaian	Sutan Tolang Lubis, S.STP, M. SP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mulyono, ST, M.Si
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Muhammad Rahmadani Lubis, SE., M.M
Badan Pendapatan Daerah	Ir. Ardan Noor, MM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Safruddin, SH, M.Hum
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Ir. Alfi Syahriza, ST, M.Eng, Sc
Badan Penghubung Daerah Provinsi	Ichsannul Arifin Siregar, S. STP
Dinas Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Topan Obaja Putra Ginting, S. STP., M. SP
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Zumri Sulthony, S.Sos, M.Si
Dinas Kelautan dan Perikanan	Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si
Dinas Kesehatan	H. Muhammad Faisal Hasrimy, AP,  M.AP
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rajali, S.Sos, M.SP
Dinas Komunikasi dan Informatika	Ilyas S Sitorus, S.E, M.Pd
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dr. Naslindo Sirait, SE, MM
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ir. Yuliani Siregar, M. AP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	H. Parlindungan Pane, SH, M.Si
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si
Dinas Pendidikan	Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si
Dinas Perhubungan	Dr. Agustinus, S.SiT, MT
Dinas Perkebunan dan Peternakan	M. Zakir Syarif Daulay, S.Hut, MM
Dinas Perpustakaan dan Arsip	Desni Maharani Saragih, S.STP
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si
Dinas Sosial	Dr. H. Asren Nasution, M.A
Dinas Ketenagakerjaan	Dr. Drs. M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si
Satuan Polisi Pamong Praja	Moettaqien Hasrimi, S.STP, M.Si
UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M.Kes
UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	drg. Ismail Lubis, M.M

 

 

Alamat Kantor Gubernur dan OPD

Kantor Gubernur:

Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan 20152

Tel. 061-4567611, 576902, 527811, 4156000

Fax. 061-456711, 520111, 4535449

http://www.sumutprov.go.id

Kantor SKPD:

  

 

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota.

Hak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Memilih pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengelola aparatur daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Mengelola kekayaan daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup; dan
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya; dan
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi Pokok Lainnya

Manajemen Kepegawaian Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah.

Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 

Penetapan Peraturan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain. 

Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembangunan Daerah

Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.  Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun). Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Manajemen Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumbe-rsumber pendapatan lain yang sah. 

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. 

Pengelolaan Barang Daerah

Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisis mutu barang, usia pakai serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan.